APBN
Apa itu APBN ?
Apa itu APBN ?
· Sebelum kita membahas apa itu APBN, terlebih dahalu
kita
mengetahui definisi dari APBN .
mengetahui definisi dari APBN .
I.Definisi APBN
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.
APBN berisi
daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran
negara selama satu tahun anggaran bisa dibaratkan sebagai anggaran rumah tangga
ataupun anggaran perusahaan yang memiliki dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan
sisi pengeluaran.
Penyusunan anggaran senantiasa dihadapkan pada ketidakpastian pada kedua sisi. Misalnya, sisi penerimaan anggaran rumah tangga akan sangat tergantung pada ada atau tidaknya perubahan gaji/upah bagi rumah tangga yang memilikinya. Demikian pula sisi pengeluaran anggaran rumah tangga, banyak dipengaruhi perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi. Sisi penerimaan anggaran perusahaan banyak ditentukan oleh hasil penerimaan dari penjualan produk, yang dipengaruhi oleh daya beli masyarakat sebagai cerminan pertumbuhan ekonomi.
Adapun sisi pengeluaran anggaran perusahaan dipengaruhi antara lain oleh perubahan harga bahan baku, tariff listrik dan bahan bakar minyak (BBM), perubahan ketentuan upah, yang secara umum mengikuti perubahan tingkat harga secara umum. Ketidakpastian yang dihadapi rumah tangga dan perusahaan dalam menyusun anggaran juga dihadapi oleh para perencana anggaran negara yang bertanggungjawab dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).
Setidaknya terdapat enam sumber ketidakpastian yang berpengaruh besar dalam penentuan volume APBN yakni :
1. harga minyak bumi di pasar internasional.
2.kuota produksi minyak mentah yang ditentukan OPEC.
3. pertumbuhan ekonomi
4. Inflasi
5. suku bunga
6. nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika (USD).
Penetapan angka-angka keenam unsure diatas memegang peranan yang sangat penting dalam penyusunan APBN. Hasil penetapannya disebut sebagai asum-asumsi dasar penyusunan RAPBN. Penerimaan dan pengeluaran untuk anggaran negara lazim disebut pendapatan dan belanja.
Penyusunan anggaran senantiasa dihadapkan pada ketidakpastian pada kedua sisi. Misalnya, sisi penerimaan anggaran rumah tangga akan sangat tergantung pada ada atau tidaknya perubahan gaji/upah bagi rumah tangga yang memilikinya. Demikian pula sisi pengeluaran anggaran rumah tangga, banyak dipengaruhi perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi. Sisi penerimaan anggaran perusahaan banyak ditentukan oleh hasil penerimaan dari penjualan produk, yang dipengaruhi oleh daya beli masyarakat sebagai cerminan pertumbuhan ekonomi.
Adapun sisi pengeluaran anggaran perusahaan dipengaruhi antara lain oleh perubahan harga bahan baku, tariff listrik dan bahan bakar minyak (BBM), perubahan ketentuan upah, yang secara umum mengikuti perubahan tingkat harga secara umum. Ketidakpastian yang dihadapi rumah tangga dan perusahaan dalam menyusun anggaran juga dihadapi oleh para perencana anggaran negara yang bertanggungjawab dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).
Setidaknya terdapat enam sumber ketidakpastian yang berpengaruh besar dalam penentuan volume APBN yakni :
1. harga minyak bumi di pasar internasional.
2.kuota produksi minyak mentah yang ditentukan OPEC.
3. pertumbuhan ekonomi
4. Inflasi
5. suku bunga
6. nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika (USD).
Penetapan angka-angka keenam unsure diatas memegang peranan yang sangat penting dalam penyusunan APBN. Hasil penetapannya disebut sebagai asum-asumsi dasar penyusunan RAPBN. Penerimaan dan pengeluaran untuk anggaran negara lazim disebut pendapatan dan belanja.
II. Prinsip-prinsip Dalam APBN
- Prinsip Anggaran APBN
- Prinsip Anggaran dinamis
- Prinsip Anggaran Fungsional.
·
JAKARTA: Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen
Keuangan Anggito Abimanyu menyatakan meski secara nominal jumlah penerimaan
pajak pada kuartal I/ 2007 lebih tinggi dibandingkan kuartal I/2006, namun
rasionya terhadap target APBN lebih rendah.
·
Anggito menyatakan secara nominal, penerimaan pajak
pada kuartal I/ 2006 untuk PPh naik 19%, dan PPN 45% dibandingkan periode yang
sama tahun sebelumnya. Sedangkan pada kuartal I/ 2007 naik 30%-40%.
·
“Rasio itu turun, kenapa? Dibandingkan dengan
targetnya 2006 terlalu rendah atau 2007 yang terlalu tinggi. Tapi ini rasio,
akan kita pantau terus, seharusnya penerimaan pajak itu lebih tinggi lagi, tapi
terhambat karena ditjen pajak lakukan restitusi,” ujarnya di Jakarta, kemarin.
·
Menyangkut restitusi ini, dia mengatakan realisasi
pembayaran restitusi sepanjang kuartal I 2007 mencapai Rp7,1 triliun, terdiri
atas pembayaran tunggakan sebesar Rp2,8 triliun dan sisanya pembayaran untuk
tahun berjalan.
·
Anggito menyatakan kenaikan penerimaan PPN selaras
dengan pertumbuhan kredit konsumsi 12%, kredit investasi 15%, terjadinya
kenaikan laba perusahaan, dan peningkatan alokasi belanja modal di APBD.
·
“Di daerah itu, APBD-nya juga ada peningkatan alokasi
investasi belanja modal. Kalau dilihat 2005, persentasenya 19%, 2006 26,1%,
2007 sekitar 27%. Inilah sumber-sumber investasi yang membuat kita yakin
pertumbuhan ekonomi 2007 masih di jalur yang benar.”
·
Terlalu optimistis
·
Sejumlah ekonom menanggapi dingin hasil pemantauan
dini (asessment) pemerintah atas kinerja perekonomian sepanjang kuartal I/ 2007
yang ditimbang 5,7%-5,9%. Para ekonom menganggap capaian yang ditunjukkan
asesstment tersebut terlalu optimistis.
·
Ekonom Econit Hendry Saparini dan ekonom Indef Fadhil
Hassan mempertanyakan kredibilitas hasil pemantauan dini tersebut. Mereka
bahkan meragukan bahwa data tersebut layak dijadikan rujukan.
·
Sebab, sepanjang dua tahun terakhir target PDB tidak
pernah tercapai. Tahun lalu, meski pemerintah menurunkan target PDB di tengah
jalan, realisasinya tetap di bawah target dari 6,2% dikoreksi ke 5,8% dan
realisasinya 5,5%.
·
“Jadi, bila sektor riil tidak bergerak, belanja cuma
15%, tapi diklaim PDB kuartal I tinggi hingga daya beli meningkat, klaim itu
jadi aneh. Apa sih artinya prestasi di angka-angka itu bila tidak didukung
fakta perbaikan ekonomi masyarakat.” Dalam asessment atas kinerja perekonomian
kuartal I yang disampaikan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan
Anggito Abimanyu kemarin, disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal I/ 2007
dikisar 5,7%-5,9%.
III. Struktur dan Susunan APBN
* Pendapatan Negara dan Hibah :
1. Penerimaan Pajak
2. Penerimaan Bukan Pajak (PNBK)
* Belanja Negara:
1. Belanja pemerintah pusat
2. Anggaran Belanja untuk Daerah
* Keseimbangan Primer Perbedaan Statistik
* Surplus/ Defisit Anggaran
* Pembiayaan
* Pendapatan Negara dan Hibah :
1. Penerimaan Pajak
2. Penerimaan Bukan Pajak (PNBK)
* Belanja Negara:
1. Belanja pemerintah pusat
2. Anggaran Belanja untuk Daerah
* Keseimbangan Primer Perbedaan Statistik
* Surplus/ Defisit Anggaran
* Pembiayaan
IV. Fungsi dan
Peran APBN
·
APBN sebagai alat mobilisasi dana investasi, APBN di negara-negara sedang berkembang adalah sebagai alat untuk memobilisasi dana investasi dan bukannya sebagai alat untuk mencapai sasaran stabilisasi jangka pendek. Oleh karena itu besarnya tabungan pemerintah pada suatu tahun sering dianggap sebagai ukuran berhasilnya kebijakan fiskal Baik pengeluaran maupun penerimaan pemerintah mempunyai pengaruh atas pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah dapat memperbesar pendapatan nasional (expansionary), tetapi penerimaan pemerintah dapat mengurangi pendapatan nasional (contractionary).
APBN sebagai alat mobilisasi dana investasi, APBN di negara-negara sedang berkembang adalah sebagai alat untuk memobilisasi dana investasi dan bukannya sebagai alat untuk mencapai sasaran stabilisasi jangka pendek. Oleh karena itu besarnya tabungan pemerintah pada suatu tahun sering dianggap sebagai ukuran berhasilnya kebijakan fiskal Baik pengeluaran maupun penerimaan pemerintah mempunyai pengaruh atas pendapatan nasional. Pengeluaran pemerintah dapat memperbesar pendapatan nasional (expansionary), tetapi penerimaan pemerintah dapat mengurangi pendapatan nasional (contractionary).
Beberapa
istilah dalam penyusunan APBN :
Defisit Anggaran : Defisit anggaran merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi APBN di saat angka belanjanya melebihi jumlah pendapatan.
Defisit Konvensional: Defisit yang dihitung berdasarkan selisih antara total belanja dengan total pendapatan termasuk hibah.
Defisit Moneter : Merupakan selisih antara total belanja pemerintah (di luar pembayaran pokok hutang) dengan total pendapatan (di luar penerimaan hutang).
Defisit Operasional : Merupakan defisit moneter yang diukur dalam nilai riil dan bukan nilai nominal .
Defisit Primer : Merupakan selisih antara belanja ( di luar pembayaran pokok dan bunga hutang) dengan total pendapatan.
Pembiayaan : Dalam keadaan defisit tentunya diperlukan tambahan dana agar kegiatan yang telah direncanakan tetap dapat dilaksanakan.Hutang Luar Negeri
Hutang luar negeri pemerintah Indonesia merupakan pinjaman dari pihak-pihak asing seperti negara sahabat, lembaga internasional (IMF, World Bank, ADB, dll); dan pihak lain yang bukan penduduk Indonesia.
Subsidi : Subsidi merupakan bentuk pengeluaran pemerintah yang mengakibatkan kenaikan daya beli masyarakat.
Defisit Anggaran : Defisit anggaran merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi APBN di saat angka belanjanya melebihi jumlah pendapatan.
Defisit Konvensional: Defisit yang dihitung berdasarkan selisih antara total belanja dengan total pendapatan termasuk hibah.
Defisit Moneter : Merupakan selisih antara total belanja pemerintah (di luar pembayaran pokok hutang) dengan total pendapatan (di luar penerimaan hutang).
Defisit Operasional : Merupakan defisit moneter yang diukur dalam nilai riil dan bukan nilai nominal .
Defisit Primer : Merupakan selisih antara belanja ( di luar pembayaran pokok dan bunga hutang) dengan total pendapatan.
Pembiayaan : Dalam keadaan defisit tentunya diperlukan tambahan dana agar kegiatan yang telah direncanakan tetap dapat dilaksanakan.Hutang Luar Negeri
Hutang luar negeri pemerintah Indonesia merupakan pinjaman dari pihak-pihak asing seperti negara sahabat, lembaga internasional (IMF, World Bank, ADB, dll); dan pihak lain yang bukan penduduk Indonesia.
Subsidi : Subsidi merupakan bentuk pengeluaran pemerintah yang mengakibatkan kenaikan daya beli masyarakat.
V. APBN sebagai
alat Stabilisasi Ekonomi
- Pemerintah menentukan beberapa kebijaksanaan di bidang anggaran
belanja dengan tujuan mempertahankan stabilitas proses pertumbuhan dan
pembangunan ekonomi. Anggaran belanja dipertahankan agar seimbang dalam
arti bahwa pengeluaran total tidak melebihi penerimaan total
- Tabungan pemerintah diusahakan meningkat dari waktu ke waktu dengan
tujuan agar mampu menghilangkan ketergantungan terhadap bantuan luar
negeri sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
- Basis perpajakan diusahakan diperluas secara berangsur-angsur dengan
cara mengintensifkan penaksiran pajak dan prosedur pengumpulannya.
- Prioritas harus diberikan kepada pengeluaran-pengeluaran produktif
pembangunan, sedang pengeluaran-pengeluaran rutin dibatasi. Subsidi kepada
perusahaan-perusahaan negara dibatassi.
- Kebijaksanaan anggaran diarahkan pada sasaran untuk mendorong
pemanfaatan secara maksimal sumber-sumber dalam negeri.
VI. Dampak APBN
terhadap Perekonomian
Cara untuk menggolongkan pos-pos penerimaan dan pengeluaran yang
masing-masing menghasilkan tolok ukur yang berbeda mengenai dampak APBN nya.
Ada 4 tolok ukur dampak APBN, yaitu :
Ada 4 tolok ukur dampak APBN, yaitu :
1. SALDO ANGGARAN KESELURUHAN
Konsep ini ingin mengukur besarnya pinjaman bersih pemerintah dan didefinisikan sebagai :
G–T=B=Bn+Bb+Bf
Catatan :
G = Seluruh pembelian barang dan jasa (didalam maupun luar negeri), pembayaran transer
dan pemberian pinjaman bersih.
T = Seluruh penerimaan, termasuk penerimaan pajak dan bukan pajak
B = Pinjaman total pemerintah
Bn = Pinjaman pemerintah dari masyarakat di luar sektor perbankan
Bb= Pinjaman pemerintah dari sektor perbankan
Bf =Pinjaman pemerintah dari luar negeri
* Jika Pemerintah tidak mengeluarkan obligasi kepada masyarakat, maka saldo anggaran keseluruhan menjadi :
G – T – B = Bb + Bf
* APBN dicatat demikian rupa sehingga menjadi anggaran berimbang :
G – T – B = 0
Sejak APBN 2000 saldo anggaran keseluruhan defisit dibiayai melalui:
a. Pembiayaan Dalam Negeri : -Perbankan Dalam Negeri
-Non Perbankan Dalam Negeri
b. Pembiayaan Luar Negeri Bersih : -Penarikan pinjaman luar negeri (bruto)
-Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri
Konsep ini ingin mengukur besarnya pinjaman bersih pemerintah dan didefinisikan sebagai :
G–T=B=Bn+Bb+Bf
Catatan :
G = Seluruh pembelian barang dan jasa (didalam maupun luar negeri), pembayaran transer
dan pemberian pinjaman bersih.
T = Seluruh penerimaan, termasuk penerimaan pajak dan bukan pajak
B = Pinjaman total pemerintah
Bn = Pinjaman pemerintah dari masyarakat di luar sektor perbankan
Bb= Pinjaman pemerintah dari sektor perbankan
Bf =Pinjaman pemerintah dari luar negeri
* Jika Pemerintah tidak mengeluarkan obligasi kepada masyarakat, maka saldo anggaran keseluruhan menjadi :
G – T – B = Bb + Bf
* APBN dicatat demikian rupa sehingga menjadi anggaran berimbang :
G – T – B = 0
Sejak APBN 2000 saldo anggaran keseluruhan defisit dibiayai melalui:
a. Pembiayaan Dalam Negeri : -Perbankan Dalam Negeri
-Non Perbankan Dalam Negeri
b. Pembiayaan Luar Negeri Bersih : -Penarikan pinjaman luar negeri (bruto)
-Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri
2. KONSEP NILAI BERSIH
Yang dimaksud defisit menurut konsep nilai bersih adalah saldo dalam rekening lancar APBN. Konsep ini digunakan untuk mengukur besarnya tabungan yang diciptakan oleh sektor pemerintah, sehingga diketahui besarnya sumbangan sektor pemerintah terhadap pembentukan modal masyarakat.
3. DEFISIT
DOMESTIK
Saldo anggaran keseluruhan tidak merupakan tolok ukur yang tepat bagi dampak APBN terhadap pereknomian dalam negeri maupun terhadap neraca pembayaran.
Saldo anggaran keseluruhan tidak merupakan tolok ukur yang tepat bagi dampak APBN terhadap pereknomian dalam negeri maupun terhadap neraca pembayaran.
Bila G dan T dipecah menjadi dua bagian (dalam negeri
dan luar negeri)
G = Gd + Gf
T = Td + Tf, maka persamaan (2) di atas menjadi
(Gd – Td) + (Gf – Tf) = + Bf
(Gd – Td) = dampak langsung putaran pertama terhadap PDB
(Gf – Tf) = dampak langsaung putaran pertama terhadap neraca pembayaran
4. DEFISIT MONETER
Konsep ini banyak digunakan dikalangan perbankan Indonesia terutama angka-angka yang mengukur defisit anggaran belanja ini diterbitkan oleh Bank Indonesia (sebagai data mengenai “faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar”). Defisit dikur sebagai posisi bersih (netto) pemerintah terhadap sektor perbankan : G – T – Gf – Gb Karena Bn = 0
G = Gd + Gf
T = Td + Tf, maka persamaan (2) di atas menjadi
(Gd – Td) + (Gf – Tf) = + Bf
(Gd – Td) = dampak langsung putaran pertama terhadap PDB
(Gf – Tf) = dampak langsaung putaran pertama terhadap neraca pembayaran
4. DEFISIT MONETER
Konsep ini banyak digunakan dikalangan perbankan Indonesia terutama angka-angka yang mengukur defisit anggaran belanja ini diterbitkan oleh Bank Indonesia (sebagai data mengenai “faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar”). Defisit dikur sebagai posisi bersih (netto) pemerintah terhadap sektor perbankan : G – T – Gf – Gb Karena Bn = 0
Di dalam konsep ini bantuan luar negeri dianggap
sebagai penerimaan, diperlakukan sebagai pos yang tidak mempengaruhi posisi
bersih. Bantuan luar negeri tidak dilihat fungsinya sebagai sumber dana bagi
kekurangan pembiayaan pemerintah, tetapi sebagai pos pengeluaran yang langsung
dikaitkan dengan sumber pembiayaannya
Sumber:
www.google.com
http://yossiyusnidar99.blogspot.com/2007/09/sekilas-tentang-definisi-dan-penyusunan.html
http://www.scribd.com/doc/51637631/4/A-Arti-Tujuan-dan-Fungsi-APBN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar